Sejarah PT Pos Indonesia sudah jauh dimulai sejak zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) berkuasa di Hindia atau Indonesia, tepatnya pada 1746. Institusi negara yang membawahi pos lantas berkembang mengikuti zaman kolonial.
Adalah Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff website (1743-1750) yang pertama kali menginisiasi berdirinya kantor pos pertama di Hindia Belanda (Indonesia). Pada 26 Agustus 1746, didirikan kantor pos di Batavia (Jakarta).
ADVERTISEMENT
Hal yang melatarbelakangi diperlukannya institusi pos di Hindia Belanda di antaranya adalah wabah malaria pada 1733 dan tragedi pembunuhan besar-besaran pada orang-orang Cina pada 1740 yang ternyata benar-benar merugikan perdagangan.
Maka, dikutip dari The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (2007) karya Louisa Balk dan kawan-kawan, van Imhoff melacak jalur terlihat bersama membentuk badan-badan untuk memperlancar pelayaran bebas dan kegiatan dagang. Salah satunya adalah lewat pos.
13 Hari Pembantaian Orang Cina di Jakarta
Institusi Pos Kolonial
Setelah kantor pos pertama di Batavia berdiri, empat th. lantas dibangun pula kantor pos di Semarang supaya tercipta jalur perhubungan pos yang tertata pada ke dua kota besar itu. Rute perjalanan pos pas itu ialah lewat Karawang, Cirebon, dan Pekalongan.
Dibukanya Jalan Raya Pos atau De Grote Postweg website kian memperlancar akses distribusi Info di Hindia. Dalam Colonial Exploitation and Economic Development (2013) suntingan Ewout Frankema disebutkan, jalur itu dibangun pada jaman awal Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811).
Daendels mempelopori pembukaan jalur selama 1.000 kilometer di pesisir utara Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Sayangnya, tulis Jan Breman di dalam buku Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa (2014), proyek besar ini menelan belasan ribu korban jiwa dari orang-orang bumiputra yang dijadikan pekerja paksa.
Kini, jalur panjang bikinan Daendels berikut dikenal bersama nama Jalur Pantura (Pantai Utara) dan menjadi keliru satu jalur transportasi paling utama di Jawa.
Baca juga:
Sejarah Jalur Daendels: Jalan Tol di Era Hindia Belanda
Dibukanya Terusan Suez pada 1869 dan menjadi berkembangnya kapal uap menyebabkan kebutuhan dapat jasa pos tambah krusial. Terlebih sehabis pesawat berkembang, pos udara menjadi pilihan pengiriman surat via pos.
Saat jaman peralihan dari jaman Gubernur Jenderal James Loudon (1872-1875) ke Johan Wilhelm van Lansberge (1875-1881), Dinas Pos digabung bersama Dinas Telegraf bersama status jawatan punya pemerintah. Nama institusinya pun menjadi Posten Telegrafdienst.
Tahun 1877, Dinas Pos dan Telegraf Hindia Belanda tergabung sebagai bagian Union Postale Universelle, yaitu membuka di dalam pengiriman surat dan barang secara internasional. Asa Briggs lewat buku Sejarah Sosial Media (2006) menuliskan, Union Postale Universelle didirikan di Inggris pada 1874.
Dari Jawatan ke BUMN
Jawatan Pos dan Telegraf di Hindia Belanda berubah nama lagi menjadi Posts Telegraafend Telefoon Dienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) pada 1906 sejalan menjadi krusialnya kebutuhan telekomunikasi bersama telepon.
Sejak 1931, sebut Hermawan Kertajaya dan kawan-kawan di dalam On Becoming a Customer-Centric Company: Transformasi Telkom Menjadi Perusahaan Berbasis Pelanggan (2004), Posts Telegraafend Telefoon Dienst atau Jawatan Pos menjadi perusahaan negara kolonial.
Penguasaan Belanda atas telekomunikasi di Indonesia berakhir pada 1942 atau sehabis kalah dari Jepang di dalam Perang Dunia Kedua. Wilayah Indonesia pun diduduki pemerintah militer Dai Nippon sejak pas itu.
Infografik Sejarah Pos Indonesia
Semasa jaman pendudukan Jepang, seperti yang disatuka Pramoedya Ananta Toer dan kawan-kawan di dalam Kronik Revolusi Indonesia: 1948 (1999), seluruh pegawai PTT Belanda ditangkapi. Semua pekerjaan diserahkan kepada bangsa Indonesia, dari bawah sampai pimpinan.
Selain itu, Jawatan PTT pada periode ini mengikuti bagian struktur organisasi pemerintah militer Jepang supaya terkandung Jawatan PTT Sumatera, Jawatan PTT Jawa, serta Jawatan PTT Indonesia Timur.
Beberapa bulan sehabis Indonesia merdeka, yaitu sejak 27 September 1945, Jawatan PTT diambil-alih oleh RI. Tanggal ini lantas diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Postel.
Tahun 1961, Jawatan PTT menjadi perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta berubah nama menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel).
Setelah itu, tertera di dalam buku Profil Pembangunan Indonesia 50 Tahun Merdeka (1995), PN Postel dipecah menjadi dua yaitu PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi sejak 1965.
Baca juga:
Hikayat Bercerainya Dua Badan Usaha: Pos dan Telkom
Pada jaman kekuasaan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto selaku Presiden RI, tepatnya th. 1978, institusi pos negara berubah status lagi menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro.
Tanggal 20 Juni 1995, status Perusahaan Umum Pos dan Giro lagi-lagi berubah, yaitu Perseroan Terbatas (PT). Sejak pas itu sampai kini, nama institusinya adalah PT Pos Indonesia (Persero), namun PN Telekomunikasi dikenal sebagai PT Telkom.