Dewan pemerintahan yang bertujuan untuk mengawasi transisi politik di Haiti, bersepakat pada Rabu (27/3/2024) untuk memulihkan “ketertiban masyarakat dan demokrasi.” Hal itu disajikan pada pernyataan pertama dewan tersebut untuk rakyat di negara Karibia yang didera krisis keamanan yang terus memburuk.
Haiti, negara miskin yang telah lama bergulat dengan lingkaran kekerasan, telah diguncang oleh peningkatan kekerasan sejak akhir Februari, saat geng-geng bersenjata di negara itu mengerjakan serangan terkoordinasi dan menuntut Perdana Menteri Ariel Henry untuk mundur.
Henry telah memimpin negara miskin di Karibia ini sejak pembunuhan kepada Presiden Jovenel Moise yang mengejutkan pada 2021. Ia bersepakat pada dua minggu lalu untuk turun, setelah dewan transisi terwujud – meskipun untuk mencapai tahap itu rupanya benar-benar susah, dikutip dari website VOA Indonesia, Jumat (29/3/).
Kami bercita-cita untuk mascotasipasa.com meringankan penderitaan rakyat Haiti, yang terjebak demikian itu lama di antara pemerintahan yang buruk, kekerasan di bermacam sisi, dan sudut pandang serta keperluan mereka telah dilalaikan,” kata sebuah pernyataan dari Dewan Kepresidenan yang belum resmi dilantik.
Dewan Transisi Kepresidenan – yang terdiri dari tujuh member dengan hak suara dan dua member tanpa hak suara – disusun dari partai-partai politik di Haiti, sektor swasta dan faktor lain. Dewan tersebut akan menunjuk seorang perdana menteri dan pemerintahan sementara untuk menyusun tahap-tahap pemilu yang baru.
Namun perkelahian di antara para pemimpin partai telah menghalangi pembentukan dewan tersebut.
Misi Disetujui oleh PBB
Kenya, yang telah sependapat untuk memimpin misi yang disetujui PBB ke Haiti yang telah lama dinantikan, sekarang telah menunda pengerjaan rencana tersebut sampai dewan transisi terwujud. Misi itu sendiri bertujuan menolong pasukan keamanan Haiti menghadapi geng-geng bersenjata.
“Itu dilantik, Dewan Kepresidenan akan menunjuk Perdana Menteri, yang kemudian akan menyusun Pemerintahan Persatuan Nasional dan mengembalikan Haiti kembali ke trek legitimasi demokrasi, stabilitas dan kehormatannya,” Dewan Kepresidenan mengucapkan hal tersebut pada Rabu.
Pihak dewan juga menggarisbawahi kemajuan menuju pelantikan dewan itu sendiri secara resmi, dengan mengucapkan bahwa mereka telah “menyusun kriteria dan mekanisme untuk memilih Presiden dari Dewan Kepresidenan ini, serta menunjuk Perdana Menteri baru dan kabinet.”
Tujuan Pengembalian Ketertiban Masyarakat
Bersama-sama, kita akan menggunakan rencana yang terang untuk aksi yang bertujuan mengembalikan ketertiban masyarakat dan demokrasi” dengan meningkatkan keamanan dan menyelenggarakan pemilu yang bebas, lanjut pernyataan itu.
\\»Dewan Kepresidenan saat ini sedang mengatasi sebuah dokumen untuk struktur organisasi dewan dan metode kerjanya, termasuk kesepakatan politik yang transparan di antara sektor-sektor yang terlibat di dalam pengerjaan tersebut,” tambah pernyataan itu.
Pernyataan itu, yang ditandatangani oleh delapan dari sembilan member dewan tersebut, diakhiri dengan permintaan untuk persatuan, dengan memperingatkan bahwa Haiti sedang berada dalam “titik balik yang penting”.
Dewan itu pertama kali diumumkan pada 11 Maret lalu, setelah pertemuan darurat antara pemimpin-pemimpin Haiti dan perwakilan dari sejumlah negara dan organisasi, termasuk blok regional Karibia, CARICOM.